PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
Main Article Content
Konrad Manurung
Land registration is one way to obtain legal certainty by obtaining a land certificate. The electronic land registration program is being promoted, this is done to speed up service, completion time and affordable costs. The manual land registration process takes a long time, so the solution to speed up this service is an electronic land registration system. The implementation of land registration is based on simplicity, safety, affordability, up-to-date and open, so that provisions regarding land service procedures need to be adapted to developments in law, technology and community needs. The aim of this research is to determine the urgency of electronic land registration in Garut Regency, what is the legal force in electronic land registration. The theories used are the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo and the Theory of Legal Certainty by Hans Kelsen. The method used is a qualitative approach with empirical normative legal research techniques and uses secondary data in the form of library books, tertiary materials in the form of the problems being discussed. Electronic land registration is carried out for the purposes of increasing Ease of Doing Business at the international level and to improve the domestic economy. The urgency of electronic land registration must be carried out to reach all levels of society, especially rural areas. Routine and continuous outreach is carried out to increase public knowledge in the land sector, including handling information and complaints.
Aartje Tehupeiory, Kebijakan Bidang Pertanahan Jilid II, UKI Press, Jakarta 2022.
Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
Anna Yulianti, Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah, Alumni Bandung, Bandung, 2022.
Bayu Nugraha dan Anwar Sadat,” Bagaimana Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Kata Ahli,” viva.co.id, 2021, terdapat pada https://www.viva.co.id/berita/bisnis/ 1346060-bagaimana-kekuatan-hukum-sertifikat-tanah-elektronik-ini-kata-ahli.
Book Futsal, ”Layanan Elektronik, http://bursa-kerja.ptkpt.net/id4/112-1/Layanan-Elektronik 177336 bursa-kerja-ptkpt.html.
Dian Aries Mujiburohman, Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7 No. 1 (2021).
Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman, Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, Al’Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 1, (2023).
Eddy Cahyono Sugiarto, Transformasi Birokrasi Menuju Organisasi yang Adaptif, Agile, dan Fluid, Biro Humas Kemensetneg, 25 april 2021, terdapat pada https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_birokrasimenuju_organisasi_yang _adaptif _agile_dan_fluid.
Emir Yanwardhana, “Tips Jokowi Bagi yang Mau Agunkan Sertipikat Tanah ke Bank,” 2022, https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201164930-4-392996/tips-jokowi-bagi-yang-mau-agunkan-sertifikat-tanah-ke-bank.
Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, jurnal.unpal.ac.id Vol. 19 No 3, (2021).
I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013.
I. Gusti Nyoman Guntur, Modul Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.
Jimly Asshiddiqe dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2021.
Kominfo, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik, Kominfo.go.id, 5 September 2019, terdapat pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/21128/kementerian-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik/0/berita.
Kominfo.go.id, ”Presiden Ingatkan Masyarakat Soal Pinjam Uang di Bank,” 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/23368/presiden-ingatkan-masyarakat-soal-pinjam-uang-di-bank/0/berita.
Kompasiana, Dilema Sertipikat Tanah Elektroni, Kompasiana.com, 15 September 2022, terdapat pada https://www.kompasiana.com/egipsatriaep3151/6321833e4addee0a451cb373/ dilema-sertipikat-tanah-elektronik.
Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
Manotar Tampubolon (et.al), Birokrasi dan Good Governance, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.
Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam, Malang).
Ombusdman RI, ”Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat”, 2022, https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Tanah Elektronik.
Rumah.com, ”Apa itu Sengketa Tanah ? Ini Penjelasannya dan Contoh Kasusnya di Indonesia”, 2023, ttps://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-sengketa-65436.
Salmaa, Penelitian Empiris: Definisi, Jnis, Ciri, Tujuan dan Contoh, deepublish, 4 April 2023, Terdapat pada https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/.
Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrara.
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Wowor Fingli A, ”Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, 95-97, lexprivatum. Vol.II - No. 2, (2014).
Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2017.
Yudi Setiawan (et. Al), Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (dilengkapi dengan beberapa Kasus Pertanahan), Rajawali Press, Jakarta, 2017.
