PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI  UU TPKS DAN KUHP NASIONAL

Rahmat Wijaya; Siti Humulhaer; Agus Alqodri; Gunarto Wardono; Raliyanto Budi Wikarno

doi:10.47353/bj.v6i1.86

Authors

Rahmat Wijaya Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Siti Humulhaer Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Agus Alqodri Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Gunarto Wardono Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Raliyanto Budi Wikarno Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

DOI:

https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.86

Keywords:

Criminal Liability, Sexual Violence, Sexual Violence Law, National Criminal Code, Victim Protection, Lex Specialis

Abstract

Sexual violence constitutes a fundamental crime against humanity that requires a comprehensive legal response grounded in a victim-centered perspective. This paper analyzes the construction of criminal liability in cases of sexual violence following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Indonesian National Criminal Code (KUHP). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis shows that the Sexual Violence Law functions as lex specialis regulating sexual violence offenses comprehensively, while the National Criminal Code provides a general legal framework with a progressive expansion of the definition of rape under Article 473. The concept of criminal liability has evolved from a paradigm centered on physical violence toward one emphasizing violations of bodily autonomy and consent. However, its implementation faces challenges, including cross-sectoral coordination, limited institutional capacity of law enforcement officials, and persistent social stigma. This paper recommends strengthening victim assistance systems, enhancing forensic capacity, and harmonizing legal regulations in order to achieve restorative justice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku

Andreas, Marwan. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Atmasasmita, Romli. Hukum Pidana dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju, 2022.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Lacey, Nicola. Women, Crime, and Character: From Moll Flanders to Tess of the d'Urbervilles. Oxford: Oxford University Press, 2008.

MacKinnon, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.

Simons, Kenneth W. Criminal Law: Doctrine, Theory, and Practice. New York: Aspen Publishers, 2018.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Denisa Ramadhania, Shandi Shaumunov, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Journal of Education and Community* 1, No. 1 (2026): 1-15.

Pohlman, Annie. "Kekerasan Seksual sebagai Penyiksaan: Kejahatan terhadap Kemanusiaan selama Pembunuhan Massal 1965-1966 di Indonesia." *Jurnal Penelitian Genosida* 19, No. 4 (2017): 574-593.

Siregar, Muhammad Ilham. "Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru." Jurnal Hukum Progresif 53, No. 2 (2024): 1561. https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025 (Pengujian Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS).

E. Konvensi Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 1979.

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), 2011.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

F. Sumber Internet

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan, 2026.

"Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Diakses 10 Maret 2025. https://komnasperempuan.go.id/pengembangan- pengetahuan detail/ pengantar - memahami-uu-tindak-pidana- kekerasan-seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Optimalkan Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Hukum Kasus Kekerasan." Siaran Pers Nomor B-340/SETMEN/HM.02.04/09/2023, 7September 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Memaknai Wajah Baru Delik Perkosaan Pada KUHP Nasional." Marinews, 12 Februari 2026.

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-wajah-baru-delik- perkosaan-pada-kuhp-nasional-0Sp.

"Bawa Kabur Perempuan dengan Tipu Muslihat? Kenali dalam KUHP." Marinews, 4 Maret 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/bawa- kabur-perempuan-dengan-tipu-muslihat-kenali-dalam-kuhp-0Wu.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "UU TPKS Telah Memuat Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual." Diakses 2 Februari 2026. https://www.mkri.id/berita/uu-tpks-telah-memuat-pemenuhan-hak-korban- kekerasan-seksual--24525.