PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBARUAN KUHP DAN UU ITE
DOI:
https://doi.org/10.47353/bj.v2i2.80Keywords:
Criminal Liability, False Information, Hoax, ITE Law, Criminal Code, interactionAbstract
The era of digitalization, marked by the rapid development of information and communication technology, has brought significant transformations in patterns of social interaction within society. The ease of access to information through digital platforms, particularly social media, paradoxically has also triggered the proliferation of false information or hoaxes that threaten social stability, public order, and national security. This study analyzes the construction of criminal liability for perpetrators of spreading false information within the framework of Indonesian criminal law following the reform of the Criminal Code and the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The results of the analysis indicate that criminal liability for the dissemination of hoaxes has undergone significant evolution with the reform of both substantive and procedural criminal law. The offense of spreading false information is now comprehensively regulated under the ITE Law 2024 as lex specialis, reinforced by provisions in the National Criminal Code concerning crimes against state security, public order, and fraud. The elements of the offense emphasize the presence of intent (dolus), the dissemination of electronic information, and the potential to cause public unrest or losses. However, law enforcement implementation still faces several challenges, including the complexity of digital evidence, the anonymity of perpetrators, and the necessity to balance legal protection with freedom of expression within a democratic rule-of-law state.
Downloads
References
Andreas, Marwan. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019. Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
Effendi, Erdianto. Hukum Pidana I: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2022. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2018.
Simons, Kenneth W. Criminal Law: Doctrine, Theory, and Practice. New York: Aspen Publishers, 2018.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.
Wardhani, N.K. Hoaks dan Hukum: Tinjauan Yuridis Penyebaran Berita Palsu di Media Sosial. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." Jurnal Publiciana 9, No. 1 (2016): 142-143.
Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." Promedia 2, No. 2 (2016): 140. Kausar,
Henry, Muhammad Hatta, dan Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, No. 2 (2023): 1-15.
Laowo, Yonathan Sebastian. "Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016." Jurnal Education and Development 8, No. 1 (2020): 440.
Rasidin, Mhd., et al. "Peran Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial." Jurnal Media dan Komunikasi 3, No. 2 (2019): 131.
Siregar, Muhammad Ilham. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaruan KUHP." Indonesian Journal of Business Law 5, No. 1 (2026): 1-15.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7051).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 8).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Pid.Sus/2019/PN.Lhokseumawe (Kasus Safwan Bin Ahmad Dahlan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI.
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. "Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana." Diakses 14 Maret 2025. https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibathukuman-pidana/.
Hukumonline. "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax." Diakses 15 April 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-ilt5b6bc8f2d737f/.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Farah Salsabila

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.





