PERAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN  POLITIK DINASTI DI DAERAH

Akhmad Faishal; Mustofa Kamil; Bachtiar Kemal Harahap; Muslimin; Teddy T Pingak; Rifqi Syifa’ul Qolbi

doi:10.47353/bj.v6i3.496

Authors

Akhmad Faishal Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Mustofa Kamil Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Bachtiar Kemal Harahap Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Muslimin Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Teddy T Pingak Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Rifqi Syifa’ul Qolbi Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

DOI:

https://doi.org/10.47353/bj.v6i3.496

Keywords:

Public Policy Law, Dynastic Politics, Local Democracy, Legal Prevention, Regional Government

Abstract

Dynastic politics is a phenomenon rooted in Indonesia's democratic system, particularly at the regional government level. The practice of dynastic politics threatens the principles of meritocracy, equality, and substantive democracy that form the constitutional foundation of this country. This article aims to analyze the role of public policy law in preventing dynastic politics practices in regions. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through document studies, literature studies, and analysis of legislation. The results show that public policy law has a strategic role in preventing dynastic politics through three main mechanisms: first, normative regulation through legislation that limits dynastic politics practices; second, supervision and law enforcement mechanisms by state institutions; and third, political education and formation of community legal awareness. This article recommends the need for harmonization of legislation, strengthening of supervisory institutions, and revitalization of political education to create a regional democratic system free from dynastic politics practices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, James E. (2015). Public Policymaking: An Introduction. 8th Edition. Boston: Cengage Learning.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Dye, Thomas R. (2017). Understanding Public Policy. 15th Edition. Boston: Pearson.

Hadiz, Vedi R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.

Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia, Vol. 96, Hal. 35-57.

Indonesia Corruption Watch. (2019). Politik Dinasti di Indonesia: Fenomena dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Liddle, R. William. (1996). Leadership and Culture in Indonesian Politics. Sydney: Allen and Unwin.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Marbun, Bonar N. dan Andi Fahmi. (2014). Politik Hukum di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

McCoy, Alfred W. (2012). An Anarchy of Families: State and Family in the Philippines. Madison: University of Wisconsin Press.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Perludem. (2018). Indeks Kerentanan Politik Dinasti di Indonesia: Laporan Pemantauan Pemilu 2018. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.

Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Suryadinata, Leo. (2015). Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

The Asia Foundation. (2014). Policy Brief: Addressing Dynastic Politics in Local Governance. Manila: The Asia Foundation.

Tilaar, H.A.R. (2012). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Bangsa Indonesia Masa Depan. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.