ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DOI:
https://doi.org/10.47353/bj.v6i4.237Keywords:
National Criminal Code, Terrorism, Lex Specialis, Special Criminal Law, HarmonizationAbstract
The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) marks a significant milestone in the reform of Indonesia's criminal law, introducing a new paradigm for sentencing and the national criminal justice system. Meanwhile, terrorism offenses continue to be specifically regulated under Law Number 5 of 2018, which amended Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This legal framework raises questions regarding the position of this special legislation within the national criminal law system following the implementation of the National Criminal Code. This study aims to analyze the legal status of the Anti-Terrorism Law within Indonesia's national criminal law system and to examine the juridical implications of applying the principle of lex specialis derogat legi generali. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were analyzed qualitatively through library research involving legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the enactment of the National Criminal Code does not abolish the existence of the Anti-Terrorism Law, as it continues to apply as a special criminal law based on the principle of lex specialis derogat legi generali. Nevertheless, further harmonization is required, particularly concerning the sentencing system, the objectives of punishment, corporate criminal liability, and the protection of human rights, in order to ensure legal certainty and consistency within Indonesia's national criminal law system.
Downloads
References
A. BUKU
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.
Atmasasmita, R. (2017). Pengantar hukum pidana internasional. Kencana.
Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana: Bagian 1. RajaGrafindo Persada.
Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
Ilyas, A. (2019). Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Rangkang Education
Indrati, M. F. S. (2020). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
Lamintang, P. A. F. (2019). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
Prasetyo, T. (2019). Hukum pidana (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Sudarto. (2018). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.
Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
B. JURNAL/KARYA ILMIAH
ZARZANI N, T. (2020). Rekonstruksi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berbasis nilai keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Maulidyawanto, P., Hernawati, R. A. S., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 155-169.
Zarzani, T. R., Julpikar, J., & Nasution, M. (2018). Eksplorasi akar radikalisme pada aksi-aksi terorisme. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Pariyono, B. A., Ramadani, S., Sumarno, S., Manihuruk, A. P., & Tanjung, D. S. (2026). Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Locus Journal of Academic Literature Review, 5(5), 495-503.
Ramadani, S., Purnomo, S., Lumbanbatu, B., & Habibi, H. (2026). Study of Terrorism Crimes in Law Number 5 of 2018: Challenges of Law Enforcement and Policy Reform. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 5701-5710.
Simbolon, T., Ramadani, S., Doloksaribu, R., & Manurung, A. B. P. (2026). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 2364-2371.
Sinaga, M. B., & Novita, M. S. (2026). Eksistensi Deradikalisasi dalam Sistem Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 7095-7102.
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Lume Hetty Alphani Simbolon, Sumarno, Suci Ramadani, Briski Viktor H. Sinaga, Derta Simbolon, Rika Suryana Surbakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
