REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023

Dadang Rachmat; Siti Humulhaer; Dede Agus Sodikin; Djamal Efendi; Ervawati

doi:10.47353/bj.v6i1.231

Authors

Dadang Rachmat Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Siti Humulhaer Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Dede Agus Sodikin Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Djamal Efendi Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Ervawati Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

DOI:

https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.231

Keywords:

Violent Crimes, Restorative Justice, the Law on the Prevention and Eradication of Violence against Women (UU TPKS), the New Criminal Code (KUHP), Law Enforcement

Abstract

This study analyses the paradigm shift in the enforcement of criminal law relating to acts of violence in Indonesia following the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Offences (UU TPKS) and the Criminal Code No. 1 of 2023 (New Criminal Code). Employing a normative legal research method with a conceptual and legislative approach, this study traces the evolution from a retributive paradigm towards restorative justice in the handling of criminal cases involving violence. The findings indicate that the integration of restorative justice into the Indonesian criminal justice system presents substantive challenges regarding the balance between victim protection and offender rehabilitation. The UU TPKS provides an explicit legal basis for the application of restorative justice through Article 23, which regulates the discontinuation of prosecution based on restorative justice, whilst the New KUHP strengthens victim protection through more comprehensive provisions on physical violence. However, practical implementation faces structural barriers in the form of limited capacity among law enforcement officials, resistance from patriarchal culture, and the absence of standard operating procedures. This study recommends policy reform through the development of standard operating procedures (SOPs) for restorative justice, the strengthening of independent mediation institutions, and the harmonisation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) with the TPKS Law to realise a criminal justice system oriented towards recovery and reconciliation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi, Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 3, 2021.

Afriani, et al. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 12–25.

Amri Nasution, Chairul. "Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan." *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Anindita Ektya Putri, Afina, & Aidul Fitriciada Azhar. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2021.

Azizana, Zeniza Mar, & Nur Azizah Hidayat. "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Clifford, Boyce Alvhan, & Barda Nawawi Arief. "Implementasi Ide Restorative justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Dewi, R. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 2, 2019.

Fakih, M. Analisis gender dan transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Faridah, Hana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023." Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, 2025. DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1067

Gultom, Maidi, & Sahata Manalu. "Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan." Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 44-61.

Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jaya, I. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 476–488.

Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Pemantauan Implementasi UU TPKS. Jakarta: Komnas HAM, 2024.

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Muladi & Diah Sulistyani. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 170-196.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5.