PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS SIBER DI INDONESIA

Doni Sabdan Tanjung; Suci Ramadani; Briski Viktor H. Sinaga; Derta Simbolon

doi:10.47353/bj.v6i4.206

Authors

Doni Sabdan Tanjung Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Suci Ramadani Universitas Pembangunan Panca Budi
Briski Viktor H. Sinaga Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Derta Simbolon Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

DOI:

https://doi.org/10.47353/bj.v6i4.206

Keywords:

corruption, cybercrime, law enforcement, criminal liability, electronic evidence

Abstract

The development of information and communication technology has significantly transformed government administration systems, particularly through the implementation of electronic systems such as e-procurement, e-budgeting, and various other digital services. However, alongside these advancements, new forms of corruption have emerged that utilize cyber means as both the primary and supporting tools in committing unlawful acts. This study aims to analyze the legal framework, criminal liability, and effectiveness of law enforcement concerning cyber-enabled corruption crimes in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Indonesian law has not explicitly regulated cyber-based corruption as a distinct offense; therefore, law enforcement is still conducted through a cumulative application of the Anti-Corruption Law, the Electronic Information and Transactions Law, and other related regulations. Criminal liability is not limited to public officials but also extends to other parties involved in the use of electronic systems to facilitate corruption. The effectiveness of law enforcement still faces obstacles such as regulatory limitations, inadequate human resources, and the complexity of digital evidence. Therefore, regulatory harmonization and strengthening the capacity of law enforcement agencies are necessary to address corruption crimes in the digital era effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku

Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru). Jakarta: Kencana, 2021.

Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Leden Marpaung. Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2020.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Lestari, E. F., Rahmayanti, R., & Aruan, D. C. (2026). Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 5(2), 178-191.

Laia, Y. R. N., Rahmayanti, R., Tampubolon, S. S., Gea, A. S., & Nasution, S. H. (2025). Implementasi Hukum terhadap Tindak Pidana Scammer. JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 4(1), 603-613.

Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 14-28.

Rahmayanti, R. (2024). PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang).

Rahmayanti, Y., & Awalunisah, S. (2023). PENTINGNYA PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 3(1), 8-15.

RahmaYanti, R. Y. (2018). URGENSI CIVIL FORFEITURE UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Ilmu Hukum Prima (IHP), 1(1), 44-55.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.

Rahmayanti, R. (2017). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI (Perspektif Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan Hukum Islam). AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH), 3(1).

Rahmayanti, R. (2021). Return of Corruption Assets toward Criminal Actions of Office Abuse. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(2), 2114-2120.

Syavica, Z., Sahlepi, M. A., & Rahmayanti, R. (2025). The Crime Of Child Grooming As Digital Sexual Harassment In The Perspective Of Perpetrator Accountability According To

Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid. Sus. K/2013/Pn. Mdn). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 58-77.Laws And Regulations In Indonesia. Journal of Research in Social Science and Humanities, 5(3).

Sinaga, M. B., & Novita, M. S. (2026). Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Modus Operandi Cybercrime Dalam Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang ITE. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 7782-7792.

Waruwu, P. R., Rahmayanti, R., Suryana, R., & Nurdana, S. A. (2026). ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA. YUSTISI, 13(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir.