ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mhd. Ihwanuddin Hasibuan; Ardina Fariani Lubis

doi:10.47353/bj.v6i1.157

Authors

Mhd. Ihwanuddin Hasibuan Universitas Bunda Thamrin Medan
Ardina Fariani Lubis Universitas Bunda Thamrin Medan

DOI:

https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.157

Keywords:

Corruption, Healthcare Services, Criminal Law, State Administrative Law, Law Enforcement

Abstract

Corruption in the healthcare sector is a serious problem that threatens the fundamental right of citizens to quality healthcare services. This study aims to analyze law enforcement against corruption in the healthcare sector from the perspectives of criminal law and state administrative law in Indonesia. A normative legal research method is employed using a statutory and conceptual approach. The findings reveal that law enforcement still faces significant challenges, including overlapping authority among the KPK, Attorney General's Office, and Police; weak internal oversight mechanisms; and a lack of transparency in healthcare procurement. From a criminal law perspective, Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001 needs to be synergized with administrative sanction mechanisms to create comprehensive deterrence. The study concludes that institutional reform, strengthened law enforcement capacity, and regulatory harmonization between criminal and administrative law are urgently needed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku

Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.

Basah, S. (1994). Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni.

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M., et al. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hamzah, A. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada.

Lopa, B. (2002). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Kompas Media Nusantara.

Ridwan HR. (2011). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.

Seno Adji, I. (2009). Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Diadit Media.

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi

Christiawan, W. (2016). Analisa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Jurnal Akuntansi Bisnis, 14(28), 131-148.

M Raditya, V. A. (2025). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanggamus).

Nurfaizy, M. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Sihombing, N., & Siregar, R. A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Binamulia Hukum, 9(1), 21-28.

Vania, A. (2021). PELAKSANAAN PENYIDIKAN KASUS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD dr RASIDIN PADANG OLEH POLRESTA PADANG (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

C. Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

D. Laporan Lembaga

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. BPK RI.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Laporan Hasil Pengawasan BPKP atas Program Strategis Nasional Bidang Kesehatan. BPKP.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2022: Penindakan dan Pencegahan Korupsi Sektor Layanan Publik. KPK RI.

Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2022. Transparency International Secretariat.